Tetralogi Buru dan Indonesia ’Modern’

Eka Kurniawan
http://majalah.tempointeraktif.com/i

Pramoedya berhasil menemukan anak kandung semangat nasionalisme Indonesia. Bukan politikus yang kelak menjadi presiden pertama semacam Soekarno atau aktivis kiri yang bergerak tanpa batas geografis semacam Tan Malaka.

TETRALOGI Buru bisa dibilang merupakan upaya Pramoedya Ananta Toer untuk menjawab: apa itu menjadi Indonesia. Pada akhir 1950-an, ketika perkara menjadi Indonesia sedang hangat—jika tak bisa dikatakan panas—ia mulai memikirkan satu seri novel yang bisa mencari dan melacak jejak-jejak nasionalisme Indonesia.

Jawaban Pramoedya adalah kembali ke akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Itulah memang masa subur benih-benih nasionalisme Indonesia. Dalam hal ini, Pramoedya berhasil menemukan tokoh ideal anak kandung semangat ini: Tirto Adhi Soerjo. Bukan politikus yang kelak menjadi presiden pertama semacam Soekarno atau aktivis kiri yang bergerak tanpa batas geografis semacam Tan Malaka, melainkan seorang wartawan sekaligus penulis roman.

Tirto Adhi Soerjo (Blora, 1880-1918) adalah perintis surat kabar dan kewartawanan nasional. Melalui Tirto, Pramoedya bisa mencomot simbol-simbol nasionalisme Indonesia, terutama karena Tirto merupakan pendiri surat kabar pertama berbahasa Melayu, Medan Prijaji. Tirto pula yang mengerti fungsi organisasi sebagai motor gerakan nasional, dengan membentuk Sarekat Dagang Islam.

Begitulah Pramoedya kemudian mempergunakan Tirto sebagai model untuk tokoh Minke dalam tetralogi Buru. Karya ini meliputi empat rangkaian novel, yang saling bersambung sekaligus masing-masing bisa dianggap karya terpisah: Bumi Manusia (1980), Anak Semua Bangsa (1980), Jejak Langkah (1985), dan Rumah Kaca (1988).

Melalui karya ini, Pramoedya sekaligus memperlihatkan betapa nasionalisme Indonesia pada dasarnya merupakan anak kandung yang sah dari modernisme (sekali lagi modern-isme) Indonesia. Barangkali bahkan bisa dikatakan tetralogi Buru sebagai sebuah karya modern dalam makna yang sesungguhnya: di sanalah ”identitas” menjadi penting dan manusia serta kemanusiaan menjadi perkara utama di atas segalanya. Dengan kata lain, modernisme merupakan tema pokok karya ini dan dari sanalah nasionalisme Indonesia terbentuk.

Digambarkan, Minke adalah protagonis dengan latar belakang anak priyayi, feodal Jawa. Itu menjadi latar belakang yang kontras, karena kemudian Minke bicara mengenai pencerahan, revolusi Prancis, serta kesetaraan (misalnya dikisahkan bagaimana ia lebih suka memilih bahasa Melayu yang tak mengenal strata daripada bahasa Jawa yang berjenjang-jenjang).

Tokoh ini bukan tanpa karakter tragis sama sekali: di satu sisi ia mencoba membebaskan diri dari kungkungan feodalisme, di sisi lain ia demikian terpukau oleh modernisme yang dibawa oleh orang Eropa; keterpukauan yang kadang harus diingatkan oleh teman-teman Eropanya juga. Di satu sisi ia belajar dari orang-orang Eropa untuk membebaskan diri dari belenggu tradisinya, tapi sekali lagi, di sisi lain ia harus melawan orang-orang Eropa ini demi merebut kembali tafsir akan kepribumiannya. Jangan dilupakan pula: ia jatuh cinta kepada gadis Indo, gadis Cina, dan putri Maluku. Di sini ada sejenis kritik tersembunyi: semuanya dilihat dari kepala orang Jawa (Minke) dan menjadi ”modern” seolah-olah sekadar menjadi ”tidak Jawa” (atau menikah dengan orang bukan Jawa).

”Modern” tak hanya layak dimeteraikan kepada novel-novel ini menyangkut temanya, tapi juga atas bagaimana karya ini ditulis Pramoedya. Ditulis dalam bentuk sejenis memoar, tetralogi Buru memperlihatkan karakter utama dari apa yang disebut modern: segala sesuatu dipersonifikasikan ke dalam diri, subyek. Begitulah bagaimana Indonesia, tepatnya sejarah Indonesia yang sedang bergerak di pergantian abad itu, dilihat dari cara pandang Minke. Meskipun begitu, di beberapa tempat kita bisa menemukan bagaimana subyek ini bergerak dari tokoh satu ke tokoh lain (misalnya Nyai Ontosoroh) hanya untuk menemukan semesta yang tetap dilihat dengan cara dipersonifikasi.

Secara mengejutkan, di novel keempat, Rumah Kaca, kita menemukan bahwa apa yang selama ini menjadi subyek tak lebih dari obyek. Hanya dengan cara mengetahui apa itu ”modern”, kita bisa mengerti permainan ini.

Di novel ini, tafsir mengenai keindonesiaan jelas bukan suatu proyek gemilang yang berakhir bahagia. Minke meninggal di masa ketika kebanyakan orang justru mulai melupakannya, sendirian, dan terasing. Demikian pula penafsiran ini tak juga kunjung gemilang ketika novel tersebut mulai dipikirkan pengarangnya. Barangkali Pramoedya tak akan pernah menuliskan tetralogi Buru seandainya apa yang disebut Indonesia telah terang-benderang dan tak ada masalah. Kenyataannya, pada awal 1960-an keadaan demikian gawat: persaingan antara Partai Komunis dan militer nyata terlihat; Soekarno memimpin dengan demokrasi yang ”terpimpin”; Perang Dingin merongrong di luar dan di dalam perbatasan. Tetralogi Buru bisa dikatakan merupakan usaha lebih lanjut Pramoedya dari apa yang telah dilakukan Tirto Adhi Soerjo setengah abad sebelumnya.

Novel ini seolah melengkapi nasib tragis untuk menemukan tafsir menjadi Indonesia yang diangankannya. Meskipun telah direncanakan sejak akhir 1950-an, tetralogi Buru baru ditulis sekitar 12 tahun kemudian di pembuangan.

Inilah yang diperoleh Indonesia dalam usahanya menjadi ”modern” pada 1965. Pemberontakan yang gagal oleh segerombolan orang yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September menjadi awal perburuan orang-orang komunis dan simpatisannya. Pramoedya, yang dikenal sebagai salah satu Ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat, organ kebudayaan Partai Komunis Indonesia, menjadi salah satu yang kemudian ditangkap oleh tentara. Itu untuk ketiga kalinya ia masuk tahanan: pertama kali dijebloskan ke penjara oleh Belanda di masa agresi militer karena ketahuan membawa selebaran gelap; kedua, ditahan A.H. Nasution di masa Soekarno karena menerbitkan buku Hoa Kiau di Indonesia, yang membela keberadaan etnis Cina.

Ia sempat ditahan di penjara Salemba, kemudian dipindahkan ke Nusakambangan. Pada 16 Agustus 1969, Pramoedya memulai hari-hari pembuangannya yang terentang hingga sepuluh tahun di Pulau Buru. Bersama ribuan tahanan politik lainnya, ia menebang kayu, membuka lahan, berternak ayam, dan dilarang menulis. Izin untuk menulis baru ia terima empat tahun kemudian dan dari sanalah ia menulis beberapa karya penting, di antaranya empat serangkai novel yang kemudian lebih banyak dikenal sebagai karya Buru, mengacu ke tempat novel-novel itu ditulis dan pengarangnya ditahan.

Inilah harga yang harus dibayar novel ”modern” di Indonesia yang konon ”modern”.